Dasar Hukum PIK Remaja / GenRe

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN 
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 456/PER/F6/2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA/MAHASISWA (PIK R/M)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas remaja di indonesia perlu diupayakan melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
  2. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

 

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemer intahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 482, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
  10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terakhir dirubah Peraturan Presiden
    Nomor 3 Tahun 2013 ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan
    Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor:72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 273/PER/B4/2014;
  14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 82/PER/B5/2011 tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi;
  15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA/ MAHASISWA

KESATU :Pedoman Pegeloaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Sebagaimana dalam lampiran Peratiran Kepala ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Naional Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan kota dalam Penggelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Buku Panduan Pengelolaan Pedoman Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang Diterbitkan Oleh Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi dan Kordinasi Badan Nasional Tahun 2015 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta, 2015
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Close